Humas Polres Sanggau - Kapolres Sanggau AKB Ade Kuncoro Ridwan, S.I.K didampingi Wakapolres Sanggau Kompol Novrial Alberti Kombo, S.I.K, M.A.P beserta PJU Polres Sanggau mengukuti kegiatan Conference Agenda Pembahasan Lanjutan Rencana Pemerintah Untuk Pengalihan Subsidi BBM bersama Kapolri.
Usai kegiatan tersebut dilanjutkan dengan pemberian arahan dan penekanan oleh Kapolda Kalbar Irjen Pol Drs. Suryanbodo Asmoro, M.M.
Dalam arahannya Kapolda Kalbar menyampaikan agar menjadi perhatian untuk dicatat, dipedomani dan dilaksanakan apa yang menjadi atensi Pimpinan / Kapolri.
Ia menambahkan Rencana kenaikan BBM terkait adanya aksi Unras.
“Dalam penanganan perkara yang menjadi atensi Pimpinan / Kapolri yaitu masalah BBM Subsidi yang dialihkan ke Industri, penanganan Judi online maupun darat, agar diperhatikan betul bobot pengungkapan perkaranya, harus bisa mengungkap bandar besar dibelakangnya,” pesannya.
Kapolda Kalbar juga meminta untuk lakukan mapping terhadap kelompok-kelompok yang akan melaksanakan Unras disetiap wilayah.
“Laksanakan kegiatan berupa rapat, pertemuan, FGD maupun silaturahmi terhadap ormas dan elemen masyarakat dengan menyampaikan pesan supaya tertib, serta alasan pemerintah menaikkan BBM,” katanya.
“Memanfaatkan Website serta Medsos Polda, Polres dan Polsek dalam mensosialisasikan kepada masyarakat terkait alasan pemerintah menaikan BBM serta penjelasan terkait subsidi BBM bahwa bukan dihentikan melainkan dialihkan untuk kepentingan masyarakat yang sangat membutuhkan,” tambahnya.
Irjen Pol Suryanbodo meminta kepada jajaran untuk memberikan edukasi kepada masyarakat yang menggunakan BBM agar tepat sasaran, mana masyarakat yang berhak menggunakan BBM subsidi maupun non subsidi dengan melibatkan elemen masyarakat, ormas, pihak pertamina di daerah dan pemerintah daerah agar bersama-sama mensosialisasikan kebijakan pemerintah dimaksud.
“Dalam menangani setiap perkara BBM illegal, judi agar segera di ekspos, sampaikan kepada masyarakat dan viralkan serta perkara tersebut betul-betul berbobot,” pesannya.
“Setiap penanganan Unras agar sudah dikomunikasikan terlebih dahulu terkait jumlah massa, titik kumpul, korlap dan jalur pergerakan guna mengambil kebijakan serta langkah antisipasi,” tukasnya.