Humas Polres Sanggau - Kegiatan Survei Pengukuran Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan Pusat Pertumbuhan Kawasan Perbatasan (IPKP PPKP) Tahun 2026 digelar di Wisma Nusantara PLBN Entikong, Kecamatan Entikong, Kabupaten Sanggau, Kamis (21/5/2026). Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya strategis pemerintah dalam mengevaluasi pengelolaan kawasan perbatasan secara menyeluruh.
Survei yang dimulai sejak pukul 08.00 WIB itu dipimpin langsung oleh Asisten Deputi Potensi Kawasan Perbatasan Darat (PKPD) Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Brigjen TNI Topri Daeng Balaw.
Kegiatan turut dihadiri sejumlah unsur pemerintah, aparat keamanan, dan instansi terkait di wilayah perbatasan. Hadir dalam kegiatan tersebut Sekretaris Camat Entikong Asing, S.Hut., Kasubsektor Entikong IPDA M.P. Harahap, S.H. mewakili Kapolsek Entikong AKP Donny Sembiring, S.H., perwakilan Satgas Pamtas, Kepala Desa Entikong Joko, Kepala Bea Cukai Entikong Rudi Endro Pratiko, perwakilan Imigrasi Kelas II TPI Entikong, serta perwakilan Lintas Komunitas Kawasan (LKK) Entikong.
Kegiatan survei berlangsung dalam bentuk rapat koordinasi dan diskusi lintas sektor guna menyerap berbagai masukan terkait kondisi, kebutuhan, hingga tantangan pengelolaan kawasan perbatasan di Entikong.
Dalam forum tersebut, Satgas Pamtas Entikong menyampaikan perlunya perhatian terhadap tiga pos jaga di wilayah perbatasan yang mengalami kerusakan bangunan. Salah satu pos yang menjadi perhatian ialah Pos Perbatasan Segumon yang dinilai memerlukan perbaikan segera demi mendukung pelaksanaan tugas pengamanan wilayah perbatasan negara.
Selain itu, pihak Badan Karantina juga menyampaikan sejumlah kendala dalam pelayanan pemeriksaan di perbatasan. Penggunaan alat X-Ray disebut masih belum optimal, sementara kapasitas gedung pelayanan dinilai belum memadai, khususnya saat terjadi pemulangan deportasi dengan jumlah orang yang cukup banyak.
Kepala Desa Entikong Joko turut menyampaikan usulan terkait penertiban bangunan warga yang berada terlalu dekat dengan badan jalan di wilayah Kecamatan Entikong. Menurutnya, kondisi tersebut berpotensi mengganggu keselamatan dan akses pengguna jalan apabila tidak segera ditindaklanjuti.
Tidak hanya itu, pemerintah desa juga mengusulkan pembangunan atau pengembangan kantor desa yang dinilai sudah tidak lagi memadai. Ruang pelayanan yang sempit dinilai kurang mendukung peningkatan pelayanan administrasi maupun kegiatan masyarakat yang terus berkembang.
Sementara itu, pihak Imigrasi Kelas II TPI Entikong memaparkan rencana penataan layanan Pas Lintas Batas (PLB) agar arus perlintasan masyarakat dari Entikong menuju Tebedu maupun sebaliknya dapat berjalan lebih tertib dan terorganisir.
Imigrasi juga merencanakan pembangunan sistem “otogate” atau gerbang otomatis guna mempercepat proses pemeriksaan sekaligus meningkatkan pengawasan keluar masuk orang di kawasan perbatasan Indonesia-Malaysia.
Dalam kesempatan tersebut, Kasubsektor Entikong IPDA M.P. Harahap, S.H. menyampaikan bahwa dari sisi pelayanan dan sarana pendukung di lingkungan Polsek Entikong hingga saat ini masih berjalan dengan baik tanpa kendala berarti.
“Untuk kondisi bangunan maupun fasilitas pendukung di Polsek Entikong saat ini tidak terdapat hambatan. Seluruh pelayanan kepada masyarakat serta pelaksanaan tugas pengamanan kawasan perbatasan berjalan dengan baik, aman, dan lancar,” ungkapnya.
Ia juga menegaskan bahwa Polri siap mendukung seluruh program pemerintah dalam memperkuat pengelolaan kawasan perbatasan sebagai wilayah strategis negara yang memiliki peran penting dalam aspek keamanan, ekonomi, dan pelayanan masyarakat.
Menurutnya, sinergi antarinstansi menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas dan mendukung pembangunan kawasan perbatasan agar semakin maju dan berdaya saing.
“Melalui kegiatan survei ini diharapkan seluruh kebutuhan dan persoalan di kawasan perbatasan dapat teridentifikasi secara menyeluruh sehingga menjadi dasar penyusunan kebijakan pembangunan yang tepat sasaran dan berkelanjutan,” tambahnya.
Kegiatan Survei Pengukuran IPKP PPKP Tahun 2026 tersebut merupakan bagian dari evaluasi nasional yang dilaksanakan BNPP untuk mengukur tingkat keberhasilan pengelolaan kawasan perbatasan, sekaligus mengidentifikasi berbagai persoalan pembangunan di wilayah strategis perbatasan negara.
Melalui survei tersebut, pemerintah berharap pembangunan kawasan perbatasan tidak hanya berfokus pada aspek infrastruktur, tetapi juga mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik, keamanan wilayah, serta kesejahteraan masyarakat perbatasan secara berkelanjutan. (Dny Ard / Humas Res Sgu)