Humas Polres Sanggau - Kapolres Sanggau AKBP Suparno Agus Candra Kusumah, Sh, S.I.K memimpin pelaksanaan Apel Gelar Pasukan Ops Mantap Brata Kapuas 2023-2024 yang dilaksanakan di komplek Sabang Merah Kelurahan Bunut Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau.
Pada pelaksanaan Apel gelar pasukan Operasi Kepolisian Terpusat Mantap Brata Kapuas 2023-2024 dalam rangka Pengamanan Pemilu tahun 2024, Kapolres Sanggau membacakan Amanat dari Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Dalam amantanya Kapolri mengatakan bahwa Apel gelar pasukan merupakan bentuk pengecekan akhir kesiapan personel maupun sarpras operasi Mantap Brata 2023-2024, sehingga Pemilu 2024 diharapkan dapat terselenggara dengan aman dan lancar.
“Pemilu 2024 adalah pesta demokrasi terbesar yang akan menjadi bukti kematangan Demokrasi Indonesia dan menjadi titik penentuan masa depan bangsa, hal ini sebagaimana penyampaian Presiden RI bahwa tahun 2024 adalah momen politik yang sangat penting, karena kita menyelenggarakan pesta demokrasi terbesar dan secara serentak dalam tahun yang sama. Ini pekerjaan besar yang sangat menentukan masa depan bangsa kita, masa depan negara kita,” ucapnya.
Melihat pentingnya hal tersebut, maka seluruh komponen bangsa tentunya harus berpartisipasi penuh guna menyukseskan pemilu 2024 terlebih lagi, Pemilu 2024 memiliki kompleksitas tersendiri karena dilaksanakan secara serentak dengan rentang waktu yang berdekatan, wilayah yang luas, geografis yang beragam serta melibatkan jumlah pemilih yang besar.
Oleh sebab itu, guna mengamankan Pemilu 2024 maka Polri didukung TNI, Kementrian/Lembaga, instansi terkait dan mitra kamtibmas lainnya menggelar operasi Mantap Brata tahun 2023-2024.
“Operasi ini dilaksanakan selama 222 hari sejak 19 oktober 2023 sampai dengan 20 oktober 2024 yang diikuti oleh 261.695 personel di seluruh Indonesia guna mengamankan seluruh tahapan pemilu,” ucap Kapolres Sanggau.
Polri telah membentuk pola pengamanan sistem wilayah atau zonasi bagi personel korps Brimob Polri dan Dalmas Nusantara, dimana untuk korps Brimob terbagi dalam 4 wilayah sedangkan untuk Dalmas Nusantara terbagi dalam 7 zonasi. Bukan hanya itu, Polri juga menyiapkan 2.000 personel Brimob Power On Hand Kapolri serta 8.500 personel Dalmas Nusantara yang siap dimobilisasi kapanpun dan dimanapun ke seluruh wilayah Indonesia.
“Sebagai dukungan terhadap operasi Mantap Brata 2023-2024, Polri juga menggelar operasi Nusantara Cooling System 2023-2024 untuk membangun narasi besar persatuan dan kesatuan, serta kemajuan bangsa diatas kepentingan kelompok guna mengantisipasi polarisasi akibat berita hoaks, isu SARA, propaganda firehouse of falsehood dan black campaign yang dilengkapi dengan Satgas Anti Money Politics serta Satgas Pemilu Damai,” katanya.
Sebagai pusat kendali, koordinasi, komunikasi dan informasi (K3I), operasi ini akan didukung oleh Command Center di tingkat Mabes Polri sampai dengan Polda jajaran. Melalui dukungan sarpras modern dan berbagai fitur yang ada, diharapkan Command Center mampu mengintegrasikan data maupun informasi, sehingga seluruh personel pengamanan di lapangan dapat terorganisir secara terpadu dari pusat hingga daerah.
Tentunya diiringi dengan penguatan strategi komunikasi publik untuk memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat. Hal tersebut dilakukan agar masyarakat senantiasa menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, ikut berpartisipasi dalam menjaga stabilitas kamtibmas pada Pemilu 2024, serta agar masyarakat mengetahui berbagai upaya pengamanan yang telah kita lakukan.
“Berdasarkan indeks kerawanan pemilu bawaslu, terdapat 5 provinsi dan 85 kabupaten/kota berkategori kerawanan tinggi, serta berdasarkan indeks kerawanan pemilu tahap III Polri terdapat 2 provinsi dan 1 kabupaten/kota berkategori sangat rawan. Bagi wilayah yang tergolong kerawanan tinggi dan sangat rawan, segera lakukan langkah antisipasi. Sedangkan bagi wilayah lainnya, jangan under estimate dengan tetap mempersiapkan pengamanan sebaik mungkin,” ungkap Kapolres Sanggau membacakan amanat Kapolri.
Terus lakukan mapping potensi konflik sosial secara detail di wilayah nya masing-masing dan selesaikan potensi konflik tersebut hingga ke akar masalah. Apabila terdapat konflik yang sudah menganggu stabilitas kamtibmas, maka pastikan penggunaan kekuatan dilakukan secara tepat sesuai SOP dengan memegang teguh asas proporsionalitas, legalitas, akuntabilitas serta nesesitas.
“Terkait bencana alam, koordinasikan dengan TNI, BNPB, BMKG, BASARNAS dan stakeholder lainnya guna memetakan daerah rawan, sehingga bencana dapat dimitigasi. Siapkan pula rencana antisipasi bekerjasama dengan penyelenggara Pemilu, apabila nantinya terdapat situasi bencana alam di suatu daerah seperti contohnya mempersiapkan fasilitas pencoblosan di lokasi pengungsian,” terangnya.
Kapolri mengungkapkan bahwa Terorisme juga harus menjadi perhatian serius. Pada penyelenggaraan Pemilu 2019 terdapat 6 aksi serangan teror dan ini tidak boleh terjadi di Pemilu 2024 terlebih saat ini perang antara Hamas dengan militer Israel sedang bereskalasi, dimana hal ini dapat berdampak terhadap situasi di Indonesia.
Optimalkan Preventive Strike agar pelaku teror berhasil ditangkap sebelum melancarkan aksinya, sehingga kita bisa memastikan tidak ada letupan sekecil apapun pada Pemilu 2024.
“Terkait tindak pidana Pemilu, lakukan koordinasi dan kolaborasi antar pilar Sentra Gakkumdu, agar penanganan pelanggaran serta penyelesaian tindak pidana Pemilu dapat dilakukan secara profesional serta transparan, sehingga mendapatkan legitimasi dari masyarakat,” tukasnya.