Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Barat Irjen Pol Suryanbodo Asmoro menghadiri Penyerahan Sertifikat PKPA (Pendidikan Khusus Profesi Advokat) dan Sertifikat Lulus UPA (Ujian Profesi Advokat), di Ballroom Hotel Ibis Pontianak, Kamis (23/12).
Penyerahan Sertifikat PKPA (Pendidikan Khusus Profesi Advokat) dan Sertifikat Lulus UPA (Ujian Profesi Advokat) diserahkan langsung oleh Ketua Dewan Pakar DPN Indonesia Komjen Pol Purn Drs Arif Wachyunadi, Presiden DPN Indonesia Dr Faizal Hafied, Presiden FHP Law School Satria Utama, dan Sekjen DPN Indonesia Faris Elhaq Sukrisman.
Dalam arahannya, Kapolda Kalbar mengatakan, bahwa DPN Indonesia ke Polda Kalimantan Barat menawarkan akan memberikan beasiswa 100 untuk PKPA, semoga di tahun depan 2023 Polda Kalimantan Barat mendapatkan kembali beasiswa tersebut.
“Bahwa personil pengemban fungsi hukum dan personil lainnya pengembangan fungsi teknis mendapatkan pegangan pada waktu sudah pensiun, sehingga bisa langsung digunakan dan didaftarkan langsung dilantik oleh Ketua Pengadilan menjadi lawyer yang resmi,” ujarnya.
Bahwa beasiswa ini sangat membantu, disebabkan jika mengunakan induvidu membutuhkan biaya kurang lebih 5 Juta dan belum tentu lulus, namun sekarang sangat beruntung telah mendapatkan beasiswa tersebut.
“Saya berterimakasih kepada Dewan Pakar dan Presiden DPN Indonesia atas pemberian beasiswa untuk personil Polda Kalimantan Barat, harapan kami bisa berkelanjutan dan bertambah lagi hingga tahun 2023,” ucap Kapolda Kalbar.
Bahwa berada di organisasi Polri yang tugas pokok dan fungsinya itu selalu berhubungan dengan hukum, bicara soal harkamtibmas hukum, untuk melindungi mengayomi masyarakat juga diperlukan hukum, oleh karena itu sangat penting bisa mendapatkan materi pelajaran PKAP.
Kemudian setelah itu dikukuhkan sertifikasi dan itu bisa dimanfaatkan dan menambah ilmu pengetahuan yang sangat luar biasa sehingga paham di fungsi Kepolisian pasti mengandung unsur Hukum.
“Semoga DPN sepanjang hidupnya mendapatkan keberkahan yang melipat ganda dari Allah karena telah memberikan bekal pendidikan dan bekal profesi untuk personil Polri sehingga bisa menjadi advokat yang baik,” tuturnya.
Kemudian, Dewan Pakar DPN Indonesia Komjen Pol Purn Drs Arif Wachyunadi juga mengatakan, alhamdulillah dapat diberikan kesempatan untuk bertemu dengan teman-teman yang masih berdinas, kalau dilaksanakan dengan tulus dan ikhlas dengan sepenuh hati untuk Indonesia maka akan mendapatkan hasil yang baik dan bagus, bukan untuk kepentingan perorangan, bukan untuk kepentingan pribadi dan golongan tertentu bisa menjadi Kapolda Kalimantan Barat.
“Bahwa pemimpin ketika menjadi pemimpin maka akan menghadapi ujian sehingga untuk anggota Polri yang ada di ruangan ini dan teman-teman semua di seluruh Indonesia menjalankan ujian itu selesai purnawirawan dan lulus dengan cumlaude,” ungkapnya.
Kemudian untuk memberikan wawasan kebangsaan dan ini disampaikan di beberapa kelas PKPA oleh karena itu wawasan kebangsaan perlu karena seorang advokat selain juga ilmu hukumnya nanti akan menjadi advokat wawasan kebangsaan, wawasan kebangsaan itu ada nilai-nilai dasar, pedoman yang kita berkomitmen bersama untuk menjadi warga negara Indonesia.
“Wawasan kebangsaan ada Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika dan undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, sehingga sangat yakin dan percaya dengan ilmu yang diberikan dilandasi dengan wawasan kebangsaan,” jelasnya.
Kegiatan tersebut merupakan salah satu untuk memberikan penghargaan kepada anggota yang baru lulus dan diberikan sertifikat sebagai organisasi profesi Advokat sehingga dapat menjadi mandiri, bebas, dan bertanggung jawab dalam upaya meningkatkan kualitas yang profesional dan berintegritas.
Ia berharap kedepanya dapat mengangkat organisasi advokat yang bermartabat sehingga dapat menjadi kepercayaan masyarakat terhadap hukum.
“Direncanakan akan melakukan MOU kepada Universitas Se Indonesia khususnya Universitas di Kalimantan Barat sehingga dapat bekerjasama dan membangun bibit unggul bagi lulusan Hukum dan dapat bermanfaat bagi bangsa dan negara,” tutupnya.
Penyerahan Sertifikat PKPA (Pendidikan Khusus Profesi Advokat) dan Sertifikat Lulus UPA (Ujian Profesi Advokat) diserahkan langsung oleh Ketua Dewan Pakar DPN Indonesia Komjen Pol Purn Drs Arif Wachyunadi, Presiden DPN Indonesia Dr Faizal Hafied, Presiden FHP Law School Satria Utama, dan Sekjen DPN Indonesia Faris Elhaq Sukrisman.
Dalam arahannya, Kapolda Kalbar mengatakan, bahwa DPN Indonesia ke Polda Kalimantan Barat menawarkan akan memberikan beasiswa 100 untuk PKPA, semoga di tahun depan 2023 Polda Kalimantan Barat mendapatkan kembali beasiswa tersebut.
“Bahwa personil pengemban fungsi hukum dan personil lainnya pengembangan fungsi teknis mendapatkan pegangan pada waktu sudah pensiun, sehingga bisa langsung digunakan dan didaftarkan langsung dilantik oleh Ketua Pengadilan menjadi lawyer yang resmi,” ujarnya.
Bahwa beasiswa ini sangat membantu, disebabkan jika mengunakan induvidu membutuhkan biaya kurang lebih 5 Juta dan belum tentu lulus, namun sekarang sangat beruntung telah mendapatkan beasiswa tersebut.
“Saya berterimakasih kepada Dewan Pakar dan Presiden DPN Indonesia atas pemberian beasiswa untuk personil Polda Kalimantan Barat, harapan kami bisa berkelanjutan dan bertambah lagi hingga tahun 2023,” ucap Kapolda Kalbar.
Bahwa berada di organisasi Polri yang tugas pokok dan fungsinya itu selalu berhubungan dengan hukum, bicara soal harkamtibmas hukum, untuk melindungi mengayomi masyarakat juga diperlukan hukum, oleh karena itu sangat penting bisa mendapatkan materi pelajaran PKAP.
Kemudian setelah itu dikukuhkan sertifikasi dan itu bisa dimanfaatkan dan menambah ilmu pengetahuan yang sangat luar biasa sehingga paham di fungsi Kepolisian pasti mengandung unsur Hukum.
“Semoga DPN sepanjang hidupnya mendapatkan keberkahan yang melipat ganda dari Allah karena telah memberikan bekal pendidikan dan bekal profesi untuk personil Polri sehingga bisa menjadi advokat yang baik,” tuturnya.
Kemudian, Dewan Pakar DPN Indonesia Komjen Pol Purn Drs Arif Wachyunadi juga mengatakan, alhamdulillah dapat diberikan kesempatan untuk bertemu dengan teman-teman yang masih berdinas, kalau dilaksanakan dengan tulus dan ikhlas dengan sepenuh hati untuk Indonesia maka akan mendapatkan hasil yang baik dan bagus, bukan untuk kepentingan perorangan, bukan untuk kepentingan pribadi dan golongan tertentu bisa menjadi Kapolda Kalimantan Barat.
“Bahwa pemimpin ketika menjadi pemimpin maka akan menghadapi ujian sehingga untuk anggota Polri yang ada di ruangan ini dan teman-teman semua di seluruh Indonesia menjalankan ujian itu selesai purnawirawan dan lulus dengan cumlaude,” ungkapnya.
Kemudian untuk memberikan wawasan kebangsaan dan ini disampaikan di beberapa kelas PKPA oleh karena itu wawasan kebangsaan perlu karena seorang advokat selain juga ilmu hukumnya nanti akan menjadi advokat wawasan kebangsaan, wawasan kebangsaan itu ada nilai-nilai dasar, pedoman yang kita berkomitmen bersama untuk menjadi warga negara Indonesia.
“Wawasan kebangsaan ada Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika dan undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, sehingga sangat yakin dan percaya dengan ilmu yang diberikan dilandasi dengan wawasan kebangsaan,” jelasnya.
Kegiatan tersebut merupakan salah satu untuk memberikan penghargaan kepada anggota yang baru lulus dan diberikan sertifikat sebagai organisasi profesi Advokat sehingga dapat menjadi mandiri, bebas, dan bertanggung jawab dalam upaya meningkatkan kualitas yang profesional dan berintegritas.
Ia berharap kedepanya dapat mengangkat organisasi advokat yang bermartabat sehingga dapat menjadi kepercayaan masyarakat terhadap hukum.
“Direncanakan akan melakukan MOU kepada Universitas Se Indonesia khususnya Universitas di Kalimantan Barat sehingga dapat bekerjasama dan membangun bibit unggul bagi lulusan Hukum dan dapat bermanfaat bagi bangsa dan negara,” tutupnya.