Pontianak - Kapolda Kalimantan Barat yang diwakili oleh Karorena Polda Kalbar Kombes Pol Dra. Yulia Agustin Selfa Triana, M.M., menghadiri Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2027, yang dilaksanakan pada Jumat (20/2/2026) di Balai Petitih Kantor Gubernur Kalimantan Barat.
Kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat ini dihadiri oleh Gubernur Kalimantan Barat, Wakil Gubernur Kalimantan Barat, unsur Forkopimda Kalimantan Barat, Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat, Kepala Bappeda Provinsi Kalbar, Kepala Bappeda/Bapperida Kabupaten/Kota se-Kalimantan Barat, serta pimpinan BUMN dan BUMD di wilayah Kalbar.
Dalam arahannya, Gubernur Kalimantan Barat menegaskan pentingnya penyusunan RKPD yang adaptif terhadap perkembangan zaman.
“RKPD Tahun 2027 harus mampu menjawab tantangan zaman, terutama dalam menghadapi percepatan digitalisasi birokrasi dan penguatan ketahanan pangan daerah. Transformasi digital dalam tata kelola pemerintahan menjadi kebutuhan mendesak guna meningkatkan efektivitas pelayanan publik, transparansi, serta efisiensi anggaran,” tegas Gubernur.
Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam memastikan pelaksanaan program berjalan optimal.
“Sinergi dengan Aparat Penegak Hukum sangat diharapkan untuk mengawal implementasi program agar berjalan tepat sasaran, transparan, dan akuntabel, sehingga setiap kebijakan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” tambahnya.
Kehadiran perwakilan Polda Kalbar dalam forum ini merupakan bentuk komitmen Polri dalam mendukung proses perencanaan dan pengamanan pembangunan daerah.
Dengan kolaborasi yang kuat antara pemerintah daerah, Forkopimda, dan seluruh pemangku kepentingan, RKPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2027 diharapkan menjadi landasan strategis dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
Kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat ini dihadiri oleh Gubernur Kalimantan Barat, Wakil Gubernur Kalimantan Barat, unsur Forkopimda Kalimantan Barat, Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat, Kepala Bappeda Provinsi Kalbar, Kepala Bappeda/Bapperida Kabupaten/Kota se-Kalimantan Barat, serta pimpinan BUMN dan BUMD di wilayah Kalbar.
Dalam arahannya, Gubernur Kalimantan Barat menegaskan pentingnya penyusunan RKPD yang adaptif terhadap perkembangan zaman.
“RKPD Tahun 2027 harus mampu menjawab tantangan zaman, terutama dalam menghadapi percepatan digitalisasi birokrasi dan penguatan ketahanan pangan daerah. Transformasi digital dalam tata kelola pemerintahan menjadi kebutuhan mendesak guna meningkatkan efektivitas pelayanan publik, transparansi, serta efisiensi anggaran,” tegas Gubernur.
Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam memastikan pelaksanaan program berjalan optimal.
“Sinergi dengan Aparat Penegak Hukum sangat diharapkan untuk mengawal implementasi program agar berjalan tepat sasaran, transparan, dan akuntabel, sehingga setiap kebijakan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” tambahnya.
Kehadiran perwakilan Polda Kalbar dalam forum ini merupakan bentuk komitmen Polri dalam mendukung proses perencanaan dan pengamanan pembangunan daerah.
Dengan kolaborasi yang kuat antara pemerintah daerah, Forkopimda, dan seluruh pemangku kepentingan, RKPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2027 diharapkan menjadi landasan strategis dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.